REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyarankan Presiden Yudhoyono agar berani memecat menterinya yang terlibat korupsi. "Presiden harus berani memecat para menteri yang terlibat korupsi, karena menteri bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya pembantu presiden," ujar Laode dalam seminar "Pemberantasan Korupsi Hanya Politik Pencitraan, Akibatnya Korupsi Menggila" di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta, Selasa.

Laode mengatakan, kondisi saat ini sangat memprihatinkan karena akan menumbuhsuburkan korupsi di Tanah Air. Dia mengibaratkan hal ini seperti mafia yang toleran terhadap sesamanya yang melakukan tindak pidana. "Kalau ingin memberantas korupsi, maka presiden harus tegas terhadap para koruptor. Walaupun yang korup itu para menterinya," kata dia.

Dia menyebutkan, dua kasus suap di kementerian yakni Kemenpora dan Kemenakertrans seolah-olah para menteri itu tidak bisa tersentuh hukum. "Pemberantasan korupsi yang dikampanyekan hanya slogan. Kenyataannya, korupsi dirawat dan dipelihara," tambah dia.

Laode mengatakan, jika pembiaran itu terus terjadi, maka korupsi akan merajalela dan jika sudah sampai ke pedesaan maka pemberantasan korupsi hanya mimpi. Oleh karena itu, kata Laode, perlu ketegasan untuk memberantas korupsi dan arah politik pencitraan yang berlangsung pada era SBY harus diubah. "Pencitraan hanya dilakukan oleh orang yang tidak terlalu sehat jiwanya. Jika memang kerjanya bagus, untuk apa pencitraan," tegas dia.

Dia mengatakan, politik pencitraan sangat berbahaya karena menumbuhsuburkan korupsi. Oleh karena itu, perlu ketegasan untuk mengubah arah politik. Data Kejaksaan Agung menyebutkan hingga Agustus 2011, jumlah perkara tindak pidana korupsi di Tanah Air yang memasuki tahap penyidikan mencapai 1.018 kasus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika