REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) disebut-sebut melibatkan lima nama, yang dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan juru panggil MK Mashuri Hasan, dan mantan panitera pengganti MK Zainal Arifin Hoesein. Namun, Polri mengaku belum dapat mempersangkakan tiga nama lainnya karena masih kurang barang bukti.
"Pemeriksaan dari MK sendiri menyebutkan lima nama itu. Mulai dr AS (Arsyad Sanusi), Mashuri Hasan, seterusnya sampai dengan AN (Andi Nurpati), itu kan lima itu. Ada ibu-ibunya dua itu kan (Dewie Yasin Limpo dan Andi Nurpati)," kata Kabareskrim Polri, Komjen Sutarman yang ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/9).
Sutarman menambahkan barang bukti yang dapat dikumpulkan penyidik kurang cukup untuk mempersangkakan tiga nama lainnya yang diduga terlibat. Ia pun membantah adanya pernyataan jika Mabes Polri takut dalam menetapkan tersangka baru dari tiga nama lainnya karena alasan politis.
Tersangka dari unsur yang membuat surat palsu, tambahnya, telah ditetapkan namun barang bukti belum dapat menetapkan tersangka dari unsur pengguna maupun pemberi perintah pemalsuan surat. Kalau barang bukti lengkap, ia melanjutkan, penyidik Polri tidak akan takut untuk mempersangkakan tersangka baru dari tiga nama itu.
Sutarman pun mengatakan tidak ada yang dirugikan dalam sidang rapat pleno yang memutuskan surat palsu tertanggal 14 Agustus 2009. Pasalnya surat palsu tersebut telah dicap stempel MK, sedangkan surat asli tidak ada cap stempelnya. "Sekarang kalau kita orang awam menerima dua surat itu, kira-kira mana yang kita anggap asli, kan yang ada cap stempel. Dari situlah bukti kita yang masih meragukan. Saya bukan membela seseorang. Ini saya jelaskan detail karena masih ada curiga," ujarnya.
Sebelumnya, Mashuri Hasan dan Zainal Arifin Hoesein ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap terlibat dalam pembuatan surat palsu MK. Sedangkan tiga nama lainnya yaitu mantan hakim MK, Arsyad Sanuni, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati dan politisi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo masih berstatus sebagai saksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika