REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali bergulir. Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS), reshuffle boleh saja dilakukan namun harus berdasarkan evaluasi bukan hanya adanya kepentingan politik.

"Yang penting dasar reshuffle harus didasarkan pada penilaian Kinerja dan evaluasi capaian target dari masing-masing menteri, bukan atas hal-hal lain yang tidak bisa dijadikan ukuran atau penilaian, seperti kepentingan atau deal-deal politik semata," kata Bendahara Umum DPP PKS, Mahfudz Abdurrahman.

Mahfudz menambahkan pihaknya saat ini dalam posisi wait and see dengan bergulirnya isu reshuffle tersebut. Namun ia mengingatkan kepada pemerintah, akan lebih baik jika adanya //reshuffle// didahulukan dengan adanya pembicaraan dengan partai-partai koalisi lainnya dalam Sekretariat Gabungan atau Setgab.

"Intinya PKS siap saja kalau memang akan ada reshuffle kabinet, karena PKS sudah menitipkan kader-kader terbaiknya kepada Kabinet SBY-Boediono, sehingga apapun yang terjadi di Kabinet Indonesia Indonesia Bersatu Jilid II, itu merupakan otoritas Presiden dan Wakil Presiden. Posisi PKS bersifat pasif saja," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika