REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Kasus vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, langsung disikapi Komisi Yudisial.

Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, dalam acara penandatanganan naskah kerjasama Komisi Yudisial dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Kamis (13/10), mengaku akan memeriksa putusan bebas ini.

''Kami sudah meminta suplai data dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang dituduhkan pada Mochtar, baik salinan berkasnya maupun rekaman sidang,'' katanya.

Menurutnya, data-data tersebut dibutuhkan untuk mengkaji putusan hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Imam juga mengatakan, selain meminta semua data, panel dari KY juga sudah dibentuk.

Dia menyebutkan, proses pemantauan perilaku hakim dalam menyidangkan suatu perkara, biasanya memakan waktu 90 hari. Namun, khusus untuk kasus vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif ini, KY akan mempercepat penyelidikannya.

Terkait salah satu hakim yang pernah tersangkut kasus korupsi, Imam mengatakan, KY akan menggunakan hal itu sebagai catatan tersendiri sebagai data base rekam jejak hakim. Namun, sepanjang tuduhan terhadap hakim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, KY akan memperlakukan hakim tersebut sama dengan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika