REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi mengatakan pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan waktu. Saat ini pemerintah tengah bekerja untuk melaksanakannya.

"Di perbatasan, yang kita lakukan bagaimana membuat rakyat sejahtera tapi itu perlu waktu, tidak bisa serta merta," katanya di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan, pemerintah memiliki komitmen kuat dan sangat memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan ini.

Dia menjelaskan, BNPP telah menetapkan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan yakni di 111 kecamatan yang tersebar di 12 provinsi pada 2012 hingga 2014. Pada 2012, terdapat 39 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Sedangkan pada 2013 terdapat 32 kecamatan, dan 2014 sebanyak 40 kecamatan.

Ia menegaskan bahwa tugas BNPP hanya koordinasi, sementara operasional pelaksanaan pembangunan berada di tangan kementerian terkait serta pemerintah daerah. Lebih lanjut Gamawan mengatakan, saat ini BNPP dan Bappenas tengah berkoordinasi tentang pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan ini.

"Kita akan rapat dengan Bappenas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Banyak perencanaan strategis nasional yang harus ditaati daerah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika