REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabid DPW PKS Jawa Tengah (Jateng) Hadi Santoso mengakui, banyak kader akar rumput PKS di daerahnya kecewa dengan langkah DPP PKS yang tidak tegas. Hal itu terkait pencopotan Suharna Surapranata dari kursi menristek oleh Presiden SBY.
Meski keputusan itu murni hak prerogatif Presiden, kata dia, tapi kekecewaan itu tidak bisa lekas hilang di tingkat kader PKS di Jateng. “Ini karena Presiden secara prinsip melanggar kontrak khusus. Wajar jika banyak yang bersuara sebaiknya PKS keluar sekalian dari koalisi,” ungkap Hadi, Ahad (30/10).
Menurut Hadi, di daerahnya kondisi itu tidak sampai bergejolak, sebab yang merasakan langsung dampak pelanggaran kontrak adalah DPP PKS. Namun, ia mengingatkan, aspirasi kader tingkat bawah tidak bisa dihalang-halangi jika ingin bersuara.
Pasalnya, PKS dalam koalisi berada dalam posisi berbeda dibanding parpol lainnya. Hal itu mengingat, sejak awal pencalonan, PKS sudah mendukung SBY menjadi presiden periode kedua. Berbeda dengan parpol lain yang mendukung tanpa ikut bekerja keras memenangkan SBY dalam Pemilu 2009.
Ikuti Whatsapp Channel Republika