REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, menilai pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) merupakam solusi bangsa dalam pembangunan Indonesia. Karena itu pihaknya mengkritisi pihak tertentu yang mencoba mengganggu penerapan program e-KTP di lapangan, sebab upaya itu tiidak sepatutnya dilakukan.
Agung mencontohkan beberapa manfaat positif terkait program e-KTP bagi pemerintah. Diungkapkannya, ketika bicara data kemiskinan, pemerintah selalu berkecenderungan melaporkan jumlah warga miskin lebih sedikit dibandingkan jumlah sebenarnya. Namun, saat mengajukan anggaran pengentasan kemiskinan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR, jumlah warga miskin diperbanyak. Ini bertujuan agar alokasi dana yang disetujui DPR lebih besar daripada kebutuhan.
Atas dasar itu, pihaknya menilai perencanaan pembangunan menjadi tidak objektif dengan realita di lapangan. Pasalnya mudah ditemukan jika transfer dana alokasi umum (DAU) dari pusat ke daerah itu datanya bisa berubah setiap saat alias dimainkan.
"Banyak manfaat positif penerapan e-KTP bagi pembangunan. Jadi, orang tidak sehat saja yang ingin menggagalkan program ini. Orang waras dukung e-KTP," ujar Agun, Senin (20/2).
Agun menduga, pihak-pihak yang menolak program e-KTP adalah orang yang takut data kekayaannya terungkap. Karena dengan begitu nanti pembayaran pajak maupun transaksi keuangan setiap orang bakal mudah terlacak. Ini lantaran ke depannya seluruh aktivitas pemerintahan dan swasta bakal menggunakan e-KTP, dan setiap orang tidak bisa mengelak dari itu.
Sehingga segala data administrasi kependudukan bakal sinkron satu sama lain dan peluang terjadinya permainan mustahil terjadi. "Ini karena sistem administrasi tidak bisa lagi diakali akibat setiap orang hanya punya satu e-KTP," terang politisi Partai Golkar tersebut.
Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh pihak ikut bersama-sama menyukseskan proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Pasalnya komitmen yang ditunjukkan Mendagri Gamawan Fauzi mengindikasikan tanggungjawab seorang pemimpin.
"Komisi II mengapresiasi kepada Gamawan, yang tidak ragu soal e-KTP. Kenyataan seperti ini jarang muncul dari pejabat, apalagi seperti politisi yang punya komitmen menyukseskan program nasional," puji Agun.
