REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai mekanisme laporan sembilan partai politik pemenang Pemilu 2009 sebagian besarnya buruk.

Jika disederhanakan, Hanura menjadi parpol paling bandel karena tidak bersedia memberikan laporan dana subsidi APBN dalam proses uji akses informasi yang dilakukan oleh ICW. Sedangkan Demokrat dengan dana subsidi yang disedot sebanyak Rp2,3 miliar, hanya memberikan laporannya dalam format selembar kertas berukuran A-4 saja.

Hasil itu disampaikan ICW dalam konferensi pers Membongkar Buruk Keuangan Partai Politik di Jakarta, Rabu (4/4). "Sebagian besar parpol belum terbuka dalam laporan keuangan. Selain itu mereka juga belum mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan keuangan," kata Apung Widadi, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW.

Lantas sebagian besar gelontoran dana subsidi APBN yang masuk ke tubuh parpol, kata Apung, masih banyak digunakan untuk operasional membayar listrik, gaji dan arsip. "Ini sungguh mengecewakan," ujarnya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika