REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, menegaskan motif pemberian grasi Corby (34) tergolong membingungkan. Hal itu karena tidak disertai kejelasan alasan dalam hubungan bilateral kedua negara yang bersifat resiprokal alias timbal balik.

“Harusnya, kan didahului dengan ikatan perjanjian saling menguntungkan atau untuk pertukaran kepentingan yang tepat antar kedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan kebingungan maupun kelemahan RI terhadap grasi tersebut,” kata Syahganda di Jakarta, Kamis (24/5).

Ia pun mengherankan sikap RI utamanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan memendam misteri di balik adanya grasi untuk Corby, apakah terkait alasan yang dapat dibenarkan ataukah semata-mata menyangkut tekanan kekuatan asing.

“Dalam kesempatan Sidang Kabinet pada 2011 Menkopolhukam Joko Suyanto menyatakan bahwa Presiden SBY tidak akan mengampuni para terpidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi, kecuali atas pertimbangan kemanusiaan dan khusus bagi yang berusia di atas 70 tahun. Nah, untuk Corby yang masih muda ini alasan sebenarnya apa,” tanya kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia itu.

Apalagi, lanjutnya, sejak tertangkap basah di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004, Corby kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja/mariyuana. Sepanjang penyelidikan dan di pengadilan, mantan pelajar kecantikan yang ayah kandungnya, Michael Corby, pernah terseret kasus peredaran ganja pada awal 1970-an itu, tak pernah mengakui perbuatannya hingga akhirnya diganjar 20 tahun penjara.

“Karenanya, kasus grasi Corby ini terbilang aneh, sekaligus hanya mempertontonkan kebingungan RI di hadapan rakyatnya serta di mata negara lain yang bersikap keras dalam menghukum kejahatan narkoba,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika