REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah yang pada Ujian Nasional (UN) tahun ini masih memiliki tingkat kelulusan yang rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh menyatakan kebijakan intervensi merupakan mekanisme rutin dan telah menunjukkan hasil.
“Hasil dari intervensi itu bagus. Kita sudah dua kali melakuan intervensi kebijakan itu dan tampak sangat jelas,” katanya saat ditemui di istana kepresidenan, Kamis (7/6).
Keberhasilan itu dapat dilihat dari nilai rata-rata para siswa yang mengalami kenaikan. Tak hanya itu jumlah prosentase kelulusannya juga mengalami kenaikan. Dari parameter itulah, ia meyakini kebijakan intervensi terhadap sekolah-sekolah tertentu adalah kebijakan yang benar.
Menurutnya, lama intervensi tidak bisa dipatok tetapi biasanya intervensi dilakukan selama satu hingga dua tahun. “Tahun lalu kira-kira ada 100 kabupaten dan 500 sekolah yang kita intervensi dan hasilnya nampak sudah bagus,” katanya.
Untuk tahun ini, ia belum bisa memberikan data pasti berapa banyak jumlah kabupaten ataupun sekolah yang akan dikenai kebijakan intervensi dari pemerintah. Karena, pengumuman tingkat kelulusan sekolah baru diumumkan belum lama ini. Kemendikbud masih harus menunggu dan mendata mengenai hal itu.
Menurutnya, intervensi yang nantinya dilakukan akan sangat tergantung pada permasalahan dan kelemahan yang terjadi di sekolah tersebut. “Tergantung dari kelemahan apa yang menyebabkan dia (sekolah) nilainya rendah,” katanya.