REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Evakuasi TKI di Suriah dinilai lamban apabila dibandingkan dengan pemerintah Filipina yang telah memulangkan 1300 buruh migrannya dari Suriah. Pandangan itu disampaikan anggota DPR Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka.

"Segera ada koordinasi serius antara kementrian dan lembaga, terutama Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pendataan yang akurat harus segera dilakukan agar perlindungan terhadap TKI bisa dilakukan secara bertanggung jawab,"kata Rieke dalam siaran pers, Sabtu (9/6).

Ia juga meminta pemerintah melansir data sesungguhnya dari TKI yang ada di Suriah termasuk PJTKI yang mengirimkan dan daerah asal para TKI tersebut. "Segera evakuasi TKI yang terutama berada di zona konflik dan menjamin kepulangan tanpa memungut biaya dari TKI sampai kembali ke daerah asal sampai selamat diterima oleh keluarga masing-masing,"kata Rieke.

Situasi di Suriah semakin memanas akibat konflik berkepanjangan dari 2010 lalu. Berdasar Data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, total TKI di Suriah mencapai 11.760 orang.

Mayoritasnya, sebesar 11.559 orang berprofesi sebagai PRT. Sementara 201 orang adalah pekerja di pengguna atau perusahaan berbadan hukum (tapi data lain menyatakan ada 12.600 TKI di Suriah).

Indonesia melakukan moratorium penempatan TKI ke Suriah sejak 9 Agustus 2011, akibat berbagai laporan tindakan kekerasan yang dialami TKI. Artinya, di Suriah tindakan kekerasan, baik soal upah yang tidak dibayar, pelanggaran kontrak kerja, sampai kekerasan fisik acapkali terjadi pada TKI kita.

Kondisi yang tidak menguntungkan bagi para TKI ditambah dengan pecahnya konflik di Suriah. Pemerintah RI mengaku telah melakukan evakuasi  secara bertahap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika