REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Delapan prajurit TNI gugur di Papua, Kamis (21/2), akibat serangan pasukan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan, pendekatan perekonomian dan kesejahteraan lebih diutamakan daripada operasi militer.
Melalui otonomi khusus, kata dia, kesejahteraan harus diciptakan secara berkelanjutan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Pihaknya mengetahui, faksi-faksi di Papua prokekerasan tersebut hanyalah sedikit orang yang menolak jalan demokrasi.
Terhadap mereka yang menggunakan pembunuhan sebagai jalan politik, Djoko memastikan langkah penegakkan hukum diterapkan. Caranya dengan penggunaan kekuatan yang terukur dan tegas, sesuai dengan norma hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
Itu dilakukan semata-mata demi menghentikan penyebaran kekerasan dan membuat para pelakunya bertanggungjawab di muka hukum. “Dan yang lebih penting masyarakat di Papua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan aman,” ujar Djoko dalam siaran pers, Jumat (22/2).
Menurut dia, kehilangan keluarga dalam konflik kekerasan adalah sumber duka yang tak terukur. Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) yang didasari kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan, kita harus makin menguatkan keberpihakan pada jalan damai bagi Papua.
Caranya adalah dengan kegigihan menghentikan kekerasan, dan pada kecendekiaan dalam mencari kesepahaman, serta jalan keluar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika