REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan sekitar 30 saksi untuk perkara terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Saksi ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Berdasarkan catatan kuasa hukum Djoko, saksi perkara ini mencapai 152 orang. Namun, salah satu penuntut hukum, Pulung Rinandoro, mengatakan, jaksa tidak akan memanggil seluruh saksi.
Menurutnya, saat ini jaksa tengah menyusun dan merancang urutan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. "Sejumlah 30 orang. Untuk TPPU akan menyusul," kata Pulung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (14/5).
Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo, memang sebelumnya meminta tim penuntut umum untuk tidak menghadirkan saksi seluruhnya. Jika keterangan saksi mempunyai varian yang sama.
Namun, majelis hakim tidak ingin mengurangi hak Djoko dan kuasa hukumnya terkait saksi nanti. Ia mengatakan, penasehat hukum bisa mengajukan keberatan apabila jaksa menilai ada saksi yang tidak perlu dihadirkan. "Kalau itu penting bagi terdakwa, silakan ajukan," ujar dia.
Suhartoyo juga memerintahkan tim penuntut umum untuk menghadirkan saksi secara sistematis. Saksi yang dipanggil harus sesuai dengan urutan dalam surat dakwaan. Berarti jaksa akan terlebih dulu menghadirkan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, lalu berlanjut ke tindak pidana pencucian uang.
Mengingat banyak saksi dalam perkara Djoko, majelis hakim memutuskan untuk menjadwalkan agenda persidangan dua kali dalam sepekan. Agenda persidangan Djoko berikutnya akan dilaksanakan pada Selasa (21/5).
Pulung mengatakan penuntut umum rencananya akan menghadirkan lima orang saksi. Namun, ia belum bisa menyebutkan siapa saksi yang akan hadir dalam persidangan berikutnya. "Kami perlu konfirmasi apakah saksi akan memenuhi panggilan atau tidak," kata Pulung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika