REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Pemberian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diyakini Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, bisa salah sasaran. Jumlah penerima BLSM yang menggunakan data jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kata dia, berpotensi tidak tepat sasaran.

Rudy, panggilan akrab wali kota, mengaku hingga kini belum menerima penjelasan dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran BLSM kepada warga miskin sebagai dampak atas kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, jika acuan pemberian BLSM menggunakan data Jamkesmas, dikhawatirkan bisa salah sasaran.''Saya jamin BLSM tidak tepat sasaran. Masalahnya, indikator yang dipakai data Jamkesmas. Misalnya, yang sudah meninggal dan masih tercatat dalam Jamkesmas, itu yang membahayakan,'' kata Rudy, Kamis (27/6).

Berdasarkan pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, data penerima Jamkesmas bagi warga miskin di Kota Solo saat ini tercatat 100.019 jiwa. Sementara, jumlah itu belum sepenuhnya untuk masyarakat miskin yang ada di Solo.

Rudy menjelaskan, pihaknya tengah menunggu mekanisme pendistribusian BLSM oleh pemerintah pusat. ''Kami akan melihat seperti apa nanti mekanismenya. Tergantung dari pemerintah pusat bagaimana,” katanya.

Pemberian BLSM sebesar Rp 150 ribu per bulan selama maksimal empat bulan bukan solusi yang pas. ''Mana mungkin uang Rp 150 ribu sebulan bisa mengimbangi kenaikan sembako yang sedemikian rupa melonjak tajam. Itu rumusan yang salah''.

Ikuti Whatsapp Channel Republika