REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petinggi Polri non aktif Irjen Djoko Susilo akan divonis oleh pengadilan untuk kasus dugaan korupsinya, pada Selasa (3/9) ini. Djoko terancam hukuman 18 tahun penjara melalui tuntutan jaksa.

Atas proses peradilan yang membelit anggotanya, Polri menegaskan tidak akan ikut campur. Semua tahapan persidangan yang tengah ditempuh oleh jenderal bintang dua itu Polri serahkan sepenuhnya pada pengadilan.

"Kami mendukung seluruh prosesnya. Tidak ada intervensi apapun untuk pengaruhi putusan," ujar Wakapolri Komjen Oegroseno di Gedung PTIK, Jakarta Selatan Selasa (3/9).

Menurut jenderal bintang tiga ini, Polri belum dapat melakukan langkah apapun selama Djoko masih menjalani persidangan. Demikian pula terkait status mantan Kakorlantas tersebut di kepolisian.

Oegroseno menjelaskan, meski hari ini vonis atas Djoko diketuk hakim, Polri masih harus menunggu hal lainnya. Proses banding, kasasi, hingga pangajuan kembali dan tahapan selanjutnya sampai ke Mahkamah Agung (MA) mesti Polri simak terlebih dahulu.

"Ya kami tunggu semua proses hukum DS selesai sampai betul-betul final (berkekuatan tetap). Baru Polri akan menetukan sikap (diberhentikan dari kepolisian atau tidak)," kata mantan Kabaharkam ini.

Lalu ketika ditanya apakah status Djoko masih dicatat dalam form penggajian, Oegroseno menjawab. "Masih tercatat sebagai anggota maka otomatis masih terima gaji. Tapi kan hilang penghasilannya seperti tunjangan dan lain-lain," ujar dia.

Seperti diketahui, Djoko dimejahijaukan atas kasus korupsi simulator SIM. Ia juga sekaligus terjerat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain dituntut 18 tahun penjara, harta kekayaannya pun terancam disita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika