REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida angkat bicara soal penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK karena terlibat menyuapan kasus pilkada.

Laode berpendapat, logikanya jika Ketua MK, Akil Mochtar bermain sendiri, maka sulit untuk memenangkan suatu kasus sengketa pilkada. Sebab, karena keputusannya disetujui oleh mininal lima hakim konstitusi. Laode mengusulkan, agar KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan hakim konstitusi lainnya agar persoalannya menjadi lebih terang-benderang.

"Pak Akil agar diminta untuk kooperatif pada KPK dengan menceritakan seluruh persoalan, Apakah Akil bermain sendiri atau ada keterlibatan hakim konstitusi lainnya," katanya.

Ia mengusulkan, agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak cepat dengan menghentikan sementara kegiatan Mahkamah Konstitusi dan membuat peraturan pengganti undang-undang (Perpu) yakni sengketa pemilu tidak lagi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Terhadap daerah-daerah yang masih terjadi sengketa pilkada, menurut dia, untuk sementara agar dipimpinan pelaksana tugas sambil menunggu DPR RI merevisi UU Pemilu yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada.

"Mahkamah Konstitusi agar dikembalikan kewenangannya sebagai pengawal konstitusi," kata Laode Ida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika