REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengamat sosial dan politik I Gede Arya Sena memprediksi kasus suap Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak akan menurunkan perolehan suara Partai Golongan Karya pada Pemilu 2014.
"Golkar adalah partai lama dan sudah berpengalaman. Walaupun saat ini sedang tersangkut kasus besar, pasti bisa mengembalikan situasi menjadi normal," katanya saat dihubungi dari Denpasar, Ahad (20/10).
Selain itu, menurut dia, kader-kader Golkar sudah sangat mahir dalam menghadapai masalah internal partainya.
Terbukti, sejak rezim Orde Baru hingga saat ini beberapa kali dihadapkan dengan permasalahan besar, namun tetap kokoh dan bahkan bertambah besar.
Arya mengakui, permasalahan yang dihadapi Golkar saat ini sangat serius sehingga tidak bisa dilihat sebelah mata. Selain itu, dia juga membandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kader partai-partai berkuasa yang mengakibatkan perpecahan dan penurunan citra partai.
Dengan demikian, Arya berharap partai berlambang pohon beringin itu melakukan perubahan dalam perekrutan kader sehingga tidak merusak nama baik Golkar di masa yang akan datang.
"Walaupun saya bukan loyalis Partai Golkar, saya tetap yakin dengan keberhasilan para kader Golkar dalam membesarkan partainya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih optimistis kasus suap Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar tidak akan memengaruhi tingkat elektabilitas partai politik berlambang beringin itu pada Pemilu 2014.
"Partai Golkar adalah partai tua dan besar, kader-kadernya pun merupakan orang-orang terpilih sehingga kami tetap optimistis bisa mengembalikan kejayaan Golkar di masa silam," katanya.
Ia memang tidak memungkiri kasus yang melibatkan kader Golkar itu berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap parpol dengan warna kebesaran kuning itu.
Permasalahan yang menimpa kader Partai Golkar saat ini adalah suatu ujian untuk bisa membenahi diri menjadi lebih baik pada masa-masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika