REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan bus umum pada akhir 2013 untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

"Akhir tahun ini masuk. Ini akan kita tes seperti apa. Kita jalani dahulu," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Ahad (10/11).

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan stiker khusus berbayar jika penerapan electronic road pricing (ERP) belum dapat dilakukan.

"Akan tetapi, busnya dahulu yang masuk, terus motor kami tahan dan tidak boleh masuk jalur koridor I," kata Ahok.

Ahok mengakui Pemprov DKI sengaja membiarkan kemacetan yang terjadi di Ibu Kota setelah mendatangkan bus umum.

"Mobil silakan Anda beli, tetapi tidak semua jalan kamu bisa masuk. Kamu lihat busnya lancar dan kosong. Kamu akan iri dan kamu akan pindah," kata Ahok.

Persoalan yang dihadapi Pemprov DKI, menurut Ahok, yaitu keterlambatan pengadaan bus umum.

"Integrasi bus sedang ke jalur busway, mereka investasinya terlambat. Maka, Pak Jokowi menuntut kenapa pengadaan bus sedang tidak nol persen saja karena impor bus sedang itu pajaknya 40 persen," katanya.

Ahok mengatakan bahwa kebijakan pengadaan bus umum dari impor tidak dapat dipandang dari sisi untung-rugi. "Kalau pun rugi impor, kerugian akibat macet berapa banyak?" tanya Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, "Kalau bicara politik, kami rugi lakukan sekarang. Bahaya dong April. Ini kami aja rela, masak kamu tidak mau melakukan."

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memprioritaskan pengadaan 4.000 bus yang akan digunakan sebagai transportasi massal untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

"Tahun depan kami prioritaskan pengadaan 4.000 bus yang terdiri atas 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta untuk," ujar Joko Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika