REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan Mabes Polri agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan soal penundaan penggunaan kerudung atau jilbab bagi Polwan karena bisa dianggap bermuatan politis bahkan melanggar HAM.

"Jangan sampai penundaan itu dinilai bermuatan politis, apalagi sampai dituduh melanggar hak asasi manusia, khususnya dalam kebebasan menjalankan ajaran agama bagi setiap warga," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (4/12).

Sebelumnya Polri telah mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya Polwan mengenakan jilbab saat melaksanakan tugas. Namun beberapa hari kemudian kebijakan itu ditarik kembali dan ditunda pelaksanaannya dengan alasan belum adanya anggaran untuk pengadaan jilbab seragam tersebut.

Lukman menegaskan alasan belum adanya anggaran yang bisa mendukung pelaksanaan penggunaan kerudung bagi polwan dinilai mengada-ada.

"Bukankah para polwan itu bisa membeli sendiri kerudung yang akan dikenakan, sejauh diberikan ketentuan yang jelas mengenai warna, jenis, bentuk, model, dan lainnya demi penyeragaman," kata Lukman.

Menurut dia, mestinya Mabes Polri cukup arif dalam menempuh kebijakan terkait hal yang sangat sensitif ini.

"Yang perlu dilakukan Polri adalah mengatur lebih lanjut bagaimana tata cara pelaksanaan kebijakan yang sudah diumumkan Kapolri itu, bukan malah menundanya sampai batas waktu yang tak menentu," ujarnya.

"Penundaan tanpa batas waktu yang jelas ini, bisa dimaknai sebagai pembatalan, atau bahkan larangan atas pengenaan kerudung bagi polwan. Ini yang harus dihindari," kata Lukman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika