REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menilai ada perbedaan fenomena golongan putih pada masa politik di era orde baru dan di masa era reformasi

"Masa orde baru, ajakan golput sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi," kata Husni di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/12).

Dia mengatakan di era reformasi yang lebih demokratis, pengerti golput merupakan fenomena dalam demokrasi.

Husni juga memaparkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif pasca reformasi cenderung menurun. Dia mencontohkan di Pemilu 1999 sebesar 93,30 persen, Pemilu 2004 84,07 persen.

"Sedangkan di Pemilu 2009 sebesar 70,99 persen dan di Pemilu 2014 ditargetkan 75 persen," ujar Husni.

Dalam diskusi itu, Husni mengutip pernyataan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah bahwa golput dikelompokkan ke dalam empat golongan. Pertama menurut dia, golput teknis, yaitu karena kendala teknis seperti keliru menandai surat suara atau berhalangan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kedua, golput teknis-politis, yaitu disebabkan karena tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT," kata Husni.

Golput jenis ketiga, Husni menjelaskan golput politis yaitu merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat menurut dia, golput ideologis yaitu tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal).

Husni juga menampilkan data masalah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013, seperti Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 48,50 persen, Pilgub Sumatra Selatan 66,90 persen, Pilgub Jawa Barat 63,85 persen.

"Pilgub Kalimantan Timur 55,81 persen, Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB) 69,87 persen, dan Pilgub Jawa Tengah 51 persen, dan Pilgub Jawa Timur 59,58 persen," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika