REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perusahaan Reliance Industries Ltd (RIL) berencana melakukan tuntutan hukum terhadap pendiri partai Aam Aadmi Partai (AAP) Arvind Kejriwal, yang kerap disebut 'Jokowi'-nya India itu, karena diduga mencemarkan nama baik perusahaan dan pemiliknya, konglomerat dan sekaligus orang terkaya, Mukesh Ambani.

Konglomerasi ini kabarnya menyiapkan tuntutan hukum terhadap Kejriwal, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Besar Delhi pada hari Jumat, dan berbagai langkah hukum lainnya untuk menjawab "tuduhan tak berdasar" terhadap perusahaan dan telah menyakiti Ambani serta  kepentingan perusahaan. Namun para pejabat Reliance tetap tutup mulut tentang kapan kasus ini akan diajukan.

"Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum dan reputasi kami," kata pejabat RIL.

Pejabat Reliance tidak mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Sabtu, sehari setelah Kejriwal berani menentang kedigdayaan Ambani usai mengundurkan diri.

"Kami menyangkal tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan berencana untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia untuk melindungi reputasi kami dan melestarikan prestasi dan investasi yang dilakukan oleh Reliance sejauh ini," kata perusahaan itu pada hari Selasa.

Kejriwal, saat menjabat sebagai Menteri Besar, setingkat Gubernur, Delhi, pernah memerintahkan pendaftaran First Information Report (FIR) ke pengadilan terhadap Ambani dan lain-lain atas dugaan penyimpangan dalam penetapan harga gas dari lapangan gas KG Basin.

Partai AAP dinilai telah berani mengambil keputusan politik untuk menyerang korporat besar dan menuduh dua partai terbesar Kongres dan Partai Bharatiya Janata (BJP) berhubungan  dengan kepentingan tersebut.

Segera setelah Kejriwal memerintahkan pengajuan FIR pada hari Selasa, saham RIL mengalami tekanan jual.

Tapi Deven Choksey, analis pasar dan Managing Director di KR Choksey Shares & Securities, tidak percaya gangguan saham itu karena Kejriwal.

"Pasar tahu perhitungan. Tuduhan telah dibuat saat ini, mereka harus menentukan risikonya. Debu itu akan reda dengan segera," kata Mr Choksey.

Harga tarif dasar listrik juga menjadi topik utama perdebatan di Delhi, yang menjadi episentrum kekuatan gerakan politik AAP, sebuah partai yang sedang naik daun dan diharapkan sebagian besar publik untuk mampu memegang tampuk politik dalam skala nasional.

Perusahaan utilitas listrik milik saudara Mukesh Ambani, Anil Ambani, dan perusahaan multi nasional Tata menghadapi kemarahan AAP yang dikenal dengan kampanye anti korupsi itu.

Perusahaan-perusahaan ini dinilai telah menghalang-halangi langkah pemerintah Delhi saat itu untuk mengaudit rekening mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika