REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku bingung dengan adanya pembiayaan petugas perlindungan masyarakat (linmas) melalui anggaran daerah. Sebab, pengamanan pemilu prinsipnya memperoleh dana dari pusat.

Dia mengatakan, pembiayaan ganda untuk petugas linmas di TPS, tidak diperbolehkan. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan petunjuk angaran pemilu ke setiap daerah, jadi pemerintah daerah (Pemda) harus menjelaskan, untuk apa penggunaan dana tersebut.

“Untuk apa sebenarnya dana itu, jangan sampai ada double,” kata Gamawan pada Republika saat dikonfirmasi di Gedung Kemendagri, Kamis (13/3).

Menurut dia, biaya tersebut boleh saja dialokasikan kalau peruntukan di luar dari pengamanan pemilu. Contohnya seperti pembinaan linmas atau operasinal bagi mereka yang ditugaskan jauh tempat domisili. Namun, harus ada kejelasan pemanfaatan dana tersebut.

Kalau menyangkut pemilu, kata dia, semua kebutuhannya ditanggung oleh APBN melalui KPU. Hanya saja, pemda tentu punya kegiatan tertentu bagi para linmas, apa lagi jelang hajatan besar ini. Maka itu, dia meminta pemda segera melakukan kordinas dengan KPU daerah.

“Mekanismenya KPU daerah yang nanti meminta ke pemda atas kebutuhan pemilu. Honor nanti urusan penyelenggara pemilu, bukan lagi pemda,” ujar dia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Didik Suprayitno menambahkan, kalau sampai ganda pembiayaan, akan menjadi temuan BPK. Pemda boleh saja menyiapkan anggaran sendiri untuk linmas atas keperluan lain asalkan mereka berani bertanggungjawab peruntukannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika