REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) swasta telah meningkat melebihi ULN pemerintah. Bank Indonesia (BI) mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah tegas jika swasta tidak melaksanakan imbauan BI. BI sebelumnya mengimbau agar swasta berhati-hati dalam berutang.

Berdasarkan data BI, pada Januari 2014, ULN pemerintah tercatat 127,9 miliar dolar AS, tumbuh 2 persen yoy. Sedangkan, ULN swasta pada periode yang sama tercatat sebesar 141,35 miliar dolar AS, meningkat 12 persen yoy.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ULN yang dilakukan swasta harus berjangka waktu panjang. Berdasarkan data, ULN swasta yang jatuh tempo jangka pendek sebesar 40,018 miliar dolar AS. Cadangan devisa pada Maret pun turun tipis menjadi 102,6 miliar dolar AS. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan utang swasta yang jatuh tempo.

Agus juga mengatakan, ULN swasta sebaiknya tidak menimbulkan currency mismatch. Beberapa pihak swasta tidak melakukan lindung nilai atau hedging sehingga bisa menimbulkan kerugian karena kurs. BI juga melihat ada beberapa korporasi yang meminjam lebih besar dari jumlah idealnya. “Ini tentu perlu diwaspadai tapi BI sudah menyampaikan pesan ini cukup berulang,” ujar Agus, Rabu (9/4).

BI berharap masyarakat, khususnya korporasi yang melakukan pinjaman ULN tersebut, merespons imbauan BI. Agus mengatakan, BI tak menginginkan kondisi mikro perusahaan menjadi lemah karena memiliki utang yang terlalu besar. Korporasi juga harus meyakinkan bahwa utang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan tidak membuat kesehatan perusahaan menjadi lemah.

Agus mengatakan, jika swasta tidak melaksanakan imbauan BI tersebut, BI akan mengambil langkah-langkah tegas, misalnya dengan membuat aturan atau kebijakan. “Sekarang ini sifatnya memberikan imbauan tapi tentu kalau seandainya imbauan ini tak dilaksanakan, BI akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ekonomi kita,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika