REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat memiliki ketua umum baru pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-III yang akan dilaksanakan 23 April mendatang.
Kemungkinan ini terbuka sesuai dengan agenda hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-16 di Jakarta, Ahad (20/4).
Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, rapat harian ini menegaskan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-I, 19-20 April. Yaitu, mengenai pelaksanaan Mukernas yang rencananya akan dilakukan di Bogor.
Ia mengatakan, Mukernas itu terdiri dari beberapa agenda. "Pertama terkait dengan pengukuhan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP," kata politisi yang akrab dipanggil Romy itu, saat jumpa pers seusai rapat di Jakarta.
Romy mengatakan, agenda pengukuhan itu sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) DPP PPP. Pada Rapimnas, Ketua Umum Suryadharma Ali diputuskan untuk diberhentikan sementara.
Untuk mengisi kekosongan ditunjuk Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum. "(Ini) harus dikukuhkan sebagai Ketua Umum pada Rabu, 23 April, dalam forum Mukernas," kata dia.
Agenda lainnya, menurut Romy, mengenai evaluasi pemilu legislatif. Evaluasi ini terkait dengan perolehan suara dan kursi PPP. Selepas evaluasi, akan ada rekomendasi terkait dengan perbaikan sistem pemilu yang akan datang.
Forum Mukernas juga, menurut Romy, akan menentukan arah koalisi atau penentuan bakal calon presiden/calon wakil presiden PPP. Hasil Mukernas ke-III akan memastikan arah langkah partai berlambang Ka'bah itu.
"Untuk agenda koalisi PPP yang terkait dengan bakal calon presisden atau calon wakil presiden atau format koalisi bersama dengan parpol yang lain," kata dia.
Selain itu, menurut Romy, agenda Mukernas juga akan terkait dengan pernyataan politik dari PPP. Baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Pernyataan ini akan terkait dengan apa yang terjadi selama beberapa pekan ini dalam tubuh PPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika