REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) kembali mencuat. Presiden SBY pun menilai usulan tersebut adalah hal yang aneh.
Usulan itu sudah dua kali mencuat. Pertama, ketika mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum berkicau di twitter dan mengusulkan SBY menjadi cawapres. SBY pun merespon dan menganggap usulan tersebut upaya untuk menyakiti hatinya sekaligus melecehkannya.
Usulan kedua datang dari PPP belum lama ini. Alasannya, SBY punya pengalaman dan bisa membantu presiden baru. Meski ada dua kali usulan dengan alasan berbeda, SBY mengaku tidak akan menanggapinya dengan serius.
“Tidaklah, tentu tidak. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk yang ketiga kali, dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun tidak akan maju lagi," katanya lewat situs youtube yang diunggah beberapa saat lalu.
Ia beranggapan waktu 10 tahun memimpin Indonesia sudah lebih dari cukup. Menurut SBY, pemimpin yang terlalu lama berkuasa itu biasanya tidak baik. Banyak pemimpin-pemimpin di dunia yang berkuasa begitu lama, 20 tahun lebih, biasanya cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
“Sebagian dari mereka menjadi tiran menjadi diktator dan tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, demokrasi akan mati, dan hak rakyat akan dikebiri,” ujarnya.
Yang lain, lanjut Presiden SBY, kalau memimpin terlalu lama biasanya juga kehilangan inisiatif, tidak memiliki pemikiran yang segar karena jenuh dan dianggapnya tugas rutin semata. Selain itu, SBY juga menyebutkan rakyat bisa bosan kalau pemimpin tidak ganti-ganti dalam waktu yang lama.
Presiden menegaskan membantu presiden yang akan datang tidak harus jadi wakil presiden. “Banyak yang bisa kita lakukan agar beliau sukses,” katanya.
Presiden juga menilai juga tidak bagus, kalau di negeri tercinta ini tidak sedikit bupati, gubernur, walikota yang sudah 10 tahun menjabat masih ingin menjadi wakil, wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota, dan jabatan lainnya.
Diakui Presiden SBY, ada juga gubernur, bupati dan walikota seperti memaksakan setelah 10 tahun memimpin, istrinya yang harus menggantikan, atau anak kandungnya yang masih sangat muda.
“Memang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tetapi kalau sungguh dipaksakan agar kekuasaan itu jatuh di antara keluarganya sendiri, sekali lagi itu tidak etis secara politis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika