REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Madura mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokasi Dolly di Surabaya.

Tidak hanya MUI, organisasi ulama lain di Pulau Garam ini seperti Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menyatakan mendukung. Bahkan siap membantu pemerintah memberikan sumbangan pemikiran dan pembinaan moral kepada para pekerja seks komersial (PSK) yang selama ini bekerja di lokalisasi itu.

"Hari ini kami menggelar doa bersama di Grahadi Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap Pemprov Jatim," kata Ketua MUI Bangkalan Syarifuddin Damanhuri, Selasa (17/6).

Syarifudin menjelaskan sebagai bentuk dukungan moral, doa bersama para ulama se-Madura itu di Grahadi Surabaya bersama MUI se-Jawa Timur itu juga untuk mendoakan agar proses pembubaran tempat prostitusi itu terbesar di Asia itu berlangsung dengan aman dan lancar.

Para ulama ini berharap agar penutupan lokalisasi Dolly tersebut tidak menimbulkan gejolak antara pihak lokalisasi Dolly dengan Pemerintah kota(Pemkot) Surabaya.

"Kami harap semua elemen masyarakat mendukung penututpan Dolly tersebut, kami hanya mengharapkan kedamaian pascapenututpan dilakukan," ujar Syarifudin.

MUI di Madura selanjutnya akan melakukan pemantauan di lapangan pascapenutupan itu bersama masing-masing pemkab di Madura. Agar penutupan lokalisasi Dolly tersebut benar-benar tuntas dan para PSK yang bekerja disana bisa mengalihkan profesinya kepada hal-hal yang bernilai positif dan tidak dilarang oleh agama.

Sementara terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya ini, Pemprov Jatim telah meminta bantuan pengamanan Satpol PP di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya Satpol PP Pemkab Bangkalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika