REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamanan lokalisasi Dolly dan Jarak Kota Surabaya mulai diperketat menjelang penutupan dua lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara pada Rabu (18/6).
Kapolsek Sawahan Kompol Manang Suebeti saat ini aparatnya dibantu dengan Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim sedang berjaga-jaga untuk mengamankan lokalisasi. Setidaknya ada 800 personel kepolisian yang disiagakan.
"Tidak ada resistensi. Relatif kondusif. Kita hargai warga Putat Jaya yang bisa menahan diri," kata dia, Selasa (17/6).
Pernyataan berbeda disuarakan salah satu koordinator Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Saputra alias Pokemon. Ia mengatakan, mulai Selasa ini pukul 06.00 WIB, massa Barisan Bintang Merah memblokir semua akses masuk ke Dolly dan Jarak.
"Ini sebagai bentuk penolakan. Blokir pintu masuk itu otomatis akan melokalisir semua orang yang akan menggunakan jalan menuju lokalisasi," katanya.
Menurut dia, penjagaan ketat ini tentu tidak ada koordinasi dengan aparat kepolisian. "Tidak perlu, mestinya polisi yang koordinasi dengan kita, kita tidak perlu koordinasi dengan polisi," katanya.
Pokemon menyatakan blokir jalan itu dilakukan sampai batas yang tidak dtentukan. "Pokoknya sampai kita menang, kita akan perang dengan pemerintah, kalau pemerintah batal deklarasi berarti kita menang dan massa barisan bintang merah akan kita tarik," katanya.
Sementara itu, salah seorang pemilik wisma Aniek mengecam aksi licik dari pemerintah. Baru-baru ini pemerintah memberikan sembako gratis serta uang yang besarannya mulai Rp 100 ribu- Rp 200 ribu. Pemberian kepada warga itu supaya mereka ikut dalam pelaksanaan deklarasi nanti malam.
Dia menambahkan, sampai detik ini tak ada satupun kesepakatan antara warga dengan pemerintah. Isu pemberian kompensasi juga belum ada bentuknya. "Kalaupun nanti ada uang kompensasi, tetap akan kita tolak, pokoknya kita tolak penutupan lokalisasi," jelasnya.
Ketua RW XI Sutohari mengancam akan menanggalkan jabatannya bila pemkot benar-benar merealisasikan rencananya. Ancaman itu diikuti oleh empat RW terdampak. Artinya, Ketua Lima RW terdampak, yakni III, VI, X, XI, XII siap mengundurkan diri.
"Pemkot tidak ada sosialisi kepada warga saya, saya akan mundur kalau ditutup," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika