REPUBLIKA.CO.ID,-JAKARTA--Lokalisasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya yang sudah dideklarasikan ditutup pada Rabu (18/6) malam, hingga Kamis malam masih tetap beroperasi seperti biasa ditandai banyaknya pekerja seks komersial dan mucikari.

"Deklarasi penutupan kompleks ini tanpa disertai dasar hukum surat keputusan. Tapi kalau wali kota nanti mengeluarkan SK, akan kami pelajari untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan hukum," kata Saputro alias Pokemon, koordinator Barisan Bintang Merah --pihak yang menolak penutupan Dolly.

Menurut dia, pihaknya akan terus melawan penutupan Dolly sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi. "Kami bahkan sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Surabaya," ujarnya.

Saputro mengatakan tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas yakni minta jaminan ekonomi. Sebab, warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemkot, kata dia, tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya. Ia minta agar Pemkot Surabaya bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.