REPUBLIKA.CO.ID,-JAKARTA--Lokalisasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya yang sudah dideklarasikan ditutup pada Rabu (18/6) malam, hingga Kamis malam masih tetap beroperasi seperti biasa ditandai banyaknya pekerja seks komersial dan mucikari.
"Deklarasi penutupan kompleks ini tanpa disertai dasar hukum surat keputusan. Tapi kalau wali kota nanti mengeluarkan SK, akan kami pelajari untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan hukum," kata Saputro alias Pokemon, koordinator Barisan Bintang Merah --pihak yang menolak penutupan Dolly.
Menurut dia, pihaknya akan terus melawan penutupan Dolly sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi. "Kami bahkan sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Surabaya," ujarnya.
Saputro mengatakan tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas yakni minta jaminan ekonomi. Sebab, warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemkot, kata dia, tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya. Ia minta agar Pemkot Surabaya bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.
Massa Barisan Bintang Merah mengancam akan tetap menutup akses masuk ke kompleks Dolly. Tindakan itu dilakukan bila pemkot tetap memaksakan diri menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Untuk sementara kami blokade di sekitar sini dulu. Tapi kalau Dolly tetap ditutup, maka kami akan blokade semua akses masuk Surabaya," jelasnya.
Terkait pelaksanaan deklarasi penutupan Dolly di Islamic Centre, Ketua RT.5 RW6 Kelurahan Putat Jaya Supeno mengatakan bahwa pihaknya akan segera mencari data sejumlah PSK dan mucikari yang terlibat deklarasi itu.
"Kami akan cari, siapa PSK dan mucikari yang ikut deklarasi, karena kemarin (18/6) malam sudah dibahas di rapat dan sepakat bahwa seluruh warga tidak akan menghadiri undangan dan tetap bersikap menolak penutupan. Hal itu telah dibuktikan dengan tak satupun warga kami yang keluar dari lokasi ini," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika