REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Penutupan komplek pelacuran Dolly, dikhawatirkan berdampak pada eksodus kalangan mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) nya ke Bali.

Gubernur Made Mangku Pastika pun mengingatkan, agar lembaga adat di Bali ikut mewaspadai dan mengawasinya. "Pendekatannya adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat," kata Pastika, Jumat (20/6).

Hal itu dikemukakan Pastika di Denpasar, di sela-sela membuka Pelatihan Aplikasi Regulasi Otonomi Daerah. Pastika mengingatkan, agar orang Bali jangan menerima atau menampung eksodan Dolly dan jangan menjadi konsumennya.

Sebagaimana diketahui, pusat prostitusi Dolly ditutup Pemkot Surabaya, 18 Juni lalu. Bali dikhawatirkan, menjadi salah satu tujuan eks penghuni Dolly untuk melanjutkan usaha prostitusinya.

Menurut Pastika, perpindahan penduduk merupakan sesuatu hal yang wajar. Kalau pun ada eks penghuni Dolly yang bermigrasi ke Bali sebut Pastika, diharapkannya mereka tidak lagi mengambil pekerjaan seperti saat mereka berada di Dolly.

Sementara, soal  razia kependudukan terkait dengan kegiatan prostitusi, Pastika mengatakan, menertibkan penduduk di Bali memang penting. Namun katang Pastika, yang paling penting memberikan kesadaran, untuk menjauhi prostitusi.

"Masak terus-terusan dirazia. Yang penting itu kan orang Bali menyadari prostitusi itu berbahaya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika