REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmen untuk membantu transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui Pemilihan Umum 2014.

Namun demikian, Presiden meminta agar semua pihak, terutama dari kubu pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, bersabar menanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pelaksanaan pilpres pada 21 Agustus 2014.

"Saya akan lakukan (membantu transisi pemerintahan). Tapi, MK masih bersidang dan belum memberikan putusan.  Rasanya tidak tepat dan tidak etis.  Saya imbau semua pihak bersabar," ujar Presiden dalam sebuah video bertajuk 'Apa tanggapan Presiden SBY terhadap proses transisi calon presiden terpilih' yang dilansir di laman youtube, Kamis (7/8).

Dalam menyosongsong transisi pemerintahan, Jokowi telah membentuk kantor transisi. Kantor yang diketuai oleh Rini Sumarno itu bertugas untuk mempersiapkan agar peralihan dari pemerintahan Presiden SBY ke pemerintahan Presiden Jokowi, dapat berjalan baik.

Rini dibantu empat deputi antara lain Anies Baswedan dan Hasto Kristiyanto. SBY menambahkan, ia memahami sepenuhnya keinginan presiden terpilih menyiapkan transisi. Terlebih, sebulan setelah pelantikan di MPR 20 Oktober 2014, presiden dihadapkan sejumlah acara global. Misalnya KTT Asean, East Asia Summit, KTT Apec dan G-20.

"Selama ini peran Indonesia penting dan diakui. Dalam konteks itu, saya paham perlu persiapan yang baik.  Apalagi pada 2004, saya tidak memiliki akses, persiapan sebelum memangku jabatan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika