Ahad 17 Aug 2014 22:49 WIB

Kementerian PDT Diminta Bantu Pengembangan Rumput Laut

Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Diperiksa KPK menjawab pertanyaan wartawan usai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/7).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini Diperiksa KPK menjawab pertanyaan wartawan usai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/7).

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk pengembangan rumput laut jenis gracilaria sp di Kabupaten Sumbawa, dan Dompu yang memiliki potensi tambak sebagai lahan budi daya.

"Kami sudah buat proposalnya dan sudah diajukan, bahkan kami sudah mendatangi pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) langsung di Jakarta," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Aminullah di Mataram, Ahad (17/8).

Setelah mengkaji proposal dan mendengar pemaparan, kata dia, jajaran KPDT memberi sinyal positif untuk membantu pengembangan rumput laut gracilia sp, di Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Dana yang akan dikucurkan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 10 miliar, di mana masing-masing kabupaten yang akan menjadi sasaran penerima bantuan mendapat Rp 5 miliar.

KPDT, menurut Aminullah, memberikan respon positif terhadap keinginan Pemerintah Provinsi NTB karena memiliki program yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat nelayan maupun petani tambak yang berada di wilayah perdesaan.

"Itu lah sebabnya kami mengajukan proposal karena KPDT juga punya program di sektor kelautan, bukan hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Karena obyek sasaran penerima bantuan langsung di tataran desa, lanjutnya, KPDT akan langsung berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Dompu, sebagai calon penerima bantuan. Bahkan, kedua kepala daerah sudah mempersiapkan tambak yang selama ini kurang dioptimalkan sebagai lahan budi daya.

Menurut Aminullah, KPDT kemungkinan tidak akan memberikan dana bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang, seperti bibit rumput laut gracilaria sp dan perbaikan saluran tambak milik kelompok pembudi daya.

"Kepastian persetujuan anggaran sudah tidak ada masalah, namun untuk pengadaan barang tinggal menunggu pembahasan APBN perubahan. Saya rasa tidak ada persoalan. Kami sudah didatangi beberapa staf dari KPDT mereka sangat respon," ucapnya.

Aminullah berharap dengan adanya bantuan dari KPDT tersebut ekonomi masyarakat, baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, NTB, berkembang dari budi daya rumput laut gracilaria sp. Pihaknya juga mempersiapkan diri untuk membangun semacam kebun bibit rumput laut gracilaria sp dan cottoni sp, sebagai upaya ikut mendorong pengembangan budi daya rumput laut di NTB.

"Dengan begitu tantangan investor yang ingin membangun pabrik rumput laut gracilia sp di daerah ini untuk bahan makanan bisa diterima. Dengan begitu NTB tidak lagi mengirim raw material ke luar karena kurang memiliki nilai ekonomi," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement