REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berpendapat pengurangan jumlah kementerian alias kabinet ramping tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran negara.

Pasalnya pengurangan jumlah kementerian tidak serta merta menghilangkan pegawai yang bekerja di sana. "Yang saya ketahui belaja pegawai tidak berkurang, mau ramping atau tidak," kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (29/8).

Pengurangan jumlah kementerian bisa menimbulkan persoalan baru. Puan mempertanyakan bagaimana nasib para pegawai kementerian yang institusinya dihilangkan. "Sejumlah manusia di situ mau kita apakan?" ujarnya.

Puan berharap arsitektur kabinet tidak terjebak pada urusan besar dan ramping. Menurutnya apa pun keputusan yang akan diambil presiden mendatang haruslah mempertimbangkan berbagai aspek strategis. "Sampai detail," katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini juga menolak wacana menteri tidak boleh menjadi pengurus partai. Menurut Puan banyak orang partai politik yang memiliki kapabilitas dan potensi membenahi negara. Artinya, imbuh Puan, profesionalisme bukan hanya miliki kalangan nonpartai. "Jangan dikotomikan profesional baik, parpol enggak, jadi lucu kan," ujarnya.

Puan mengaku belum ada pembicaraan soal kabinet antara Jokowi dengan partai koalisi pengusung, termasuk PDI Perjuangan. Menurutnya pembahasan kabinet baru akan dibicarakan pada pertengahan september. "Dengan ketua umum partai politik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika