REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara Drs Mahyudin Damis, MSi mengatakan rencana merger kementerian efektif untuk jalannya pemerintahan. "Memang secara otomatis akan menyebabkan perubahan nama kementerian dan perampingan struktur," kata Mahyudin di Manado, Ahad (7/9).

Menurut Mahyudin, merger tersebut dari sisi manfaat secara otomatis mengurangi jumlah menteri berarti sudah mengurangi anggaran. Namun Mahyudin mengatakan, dalam hal penempatan para menteri dalam kabinet tersebut presiden haruslah memperhatikan dengan benar orang-orangnya, yakni yang kredibel.

"Personel yang ditempatkan haruslah yang berintegritas tinggi sehingga benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan efektifitasnya memang berjalan," kata Mahyudin.

Menurutnya, jika nanti dalam penempatannya tidak kredibel, maka efektivitas kinerja dan anggaran akan sia-sia karena kinerja tidak akan maksimal nantinya. Mahyudin mengatakan, jika sudah begitu, maka tidak banyak yang bisa diharapkan masyarakat dari hal tersebut, karena nanti kinerja mereka tidak maksimal.

Dia mengatakan, jika Presiden tidak menggunakan hak prerogatifnya dalam penyusunan kabinet dan penempatan Menteri, maka efektifitas yang diharapkan juga tidak akan terjadi. "Namun sebenarnya juga semuanya tergantung pada kualitas personel Menteri yang akan ditempatkan nantinya," katanya.

Dengan kata lain menurutnya, kualitas personel yang ditempatkan di Kementerian tersebut juga adalah juga akan menjadi penentu efektivitas rencana kebijakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika