REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM -- Dikabarkan Polisi Otoritas Palestina sering menahan warga Palestina di Tepi Barat karena afiliasi politik mereka, seperti yang dilaporkan Ma'an News Agency, Ahad (19/10).
"Setiap hari orang ditahan di Tepi Barat karena afiliasi politik mereka, meskipun banyak dari mereka dilepaskan dalam beberapa hari kemudia," ujar Anggota Subkomite Kebebasan Sipil, Khalil Assaf. Komite tersebut dibentuk setelah pemerintah persatuan disepakati.
Assaf tidak menyebutkan jumlah pasti tahanan politik, namun ia menekankan bahwa jumlah mencapai puluhan orang.
Ia mengatakan, hal itu dilakukan untuk menangani beberapa aspek kebebasan dalam masyarakat demokrasi seperti, kebebasan kerja, perakitan, penelitian dan gerakan. Selain itu, termasuk juga kebebasan dalam berpartisipasi di politik tanpa diskriminasi, menyediakan paspor untuk warga negara yang sebelumnya ditolak dan isu warga dipanggil untuk dimintai keterangan baik di Tepi Barat dan Gaza.
Assaf menambahkan, pemimpin politik Plaestina telah mampu menerapkan kebebasan tersebut karena kurangnya implementasi penuh dari pemerintah persatuan.
Berbagai kritik mencuat terhadap yang dilakukan oleh polisi Palestina untuk menangkap orang-orang yang aktif dalam politik. Menurut mereka, apa yang dilakukan sama dengan cara yang hampir identik dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel.