REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di partainya. Hal ini dilakukan supaya menghindari segala konflik yang kemungkinan besar akan menganggu sistem birokrasi di parlemen pemerintahan.

Pengamat politik Heri Budianto mengatakan, PPP memang mesti menyelesaikan kisruh dualisme kepemimpinan yang sampai saat ini belum ditemukan penyelesaiannya. Jika belum ditemukan jalan keluar, maka PPP akan sulit untuk melangkah lebih jauh dalam parlemen.

"Mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik di DPR," kata Heri,Rabu (29/10).

Komentar ini sebenarnya sudah lama muncul, namun semakin menguat setelah kericuhan yang terjadi pada sidang parpurna kemarin, Selasa (28/10). Saat itu, PPP yang menghadiri sidang paripurna telah menampilkan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan memiliki pendidikan yang tinggi.

Menurutnya, sikap dengan membanting-bantingkan meja dalam sidang tidak perlu dimunculkan apalagi dalam situasi yang penting seperti itu. Sikap yang terus ditampilkan oleh PPP selama ini, termasuk menjadi penyebab kekisruhan di sidang paripurna menyebabkan PPP memperoleh banyak kecaman. "Termasuk dikecam oleh pemilihnya saat pemilu lalu," jelas alumni UGM ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika