REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Demokrat Max Sopacua mengatakan imbauan Susilo Bambang Yudhoyono untuk merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), hanya agar Perppu Pilkada bisa disahkan DPR.
Menurutnya meski saat ini ada instruksi agar Demokrat merapat ke KIH, namun bukan berarti Demokrat akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
"Instruksi SBY tersebut bukan berarti kita pindah ke KIH," ujar Max saat dihubungi Republika Online (ROL).
Ia menegaskan, imbauan SBY tersebut hanya untuk memperjuangkan Pilkada saja. Jadi, kata Max, secara garis besar Demokrat berkerja sama untuk memperjuangkan Perppu Pilkada bersama KIH.
Menurutnya, untuk masalah perpindahan ke KIH, Max Sopacua mengaku belum mengetahuinya. "Kita tunggu saja instruksi dari Pak SBY," ucapnya.
Max menjelaskan, Demokrat memilih KIH, karena secara keseluruhan KIH mendukung Perppu Pilkada. Hal ini sesuai dengan apa yang diperjuangkan SBY dan Demokrat. Maka untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, kata Max, SBY pun meminta Demokrat berkerja sama.
Terkait sikap KMP yang menolak Perppu Pilkada, Max juga memberikan tanggapan. Menurutnya, tidak semua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan menolak Perppu Pilkada. Lagipula, tambahnya, penolakan Perppu Pilkada hanya asumsi dari Golkar saja.
"Itu kan baru rekomendasi Ical setelah Munas Golkar kemarin," kata Max.
Sebelumnya, Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (8/12).
Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang akan segera dibahas oleh DPR pada Januari 2015.
SBY menyebut, ia dan pemerintahan Jokowi berada di posisi yang sama, yakni mendukung Pilkada tetap dilakukan secara langsung. Karenanya, SBY menyatakan komitmennya untuk terus mengawal Perppu tersebut.
"Kebetulan kami mempunyai posisi yang sama. Kami akan bersama-sama mengawal Perppu itu sehingga nanti insya Allah bisa dterima oleh DPR RI," ujarnya usai pertemuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika