REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi-fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan konsisten mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota secara langsung.

Dukungan tersebut akan dijaga hingga Perppu dibahas DPR pada awal masa sidang berikutnya pada Januari 2015.

"Waktu proses pemilihan pimpinan DPR dan MPR, ada kesepakatan antara Demokrat dan KMP. Pada kesepakat ini salah satu poinnya Pak SBY minta KMP mendukung perppu," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria saat dihubungi Republika, Ahad (14/12).

Riza melanjutkan, kesepakatan tersebut kembali dipertegas pada pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai dalam koalisi KMP di Cikeas pekan lalu. Menurutnya, pertemuan itu khusus digelar karena adanya dinamika sikap dari Partai Golkar terhadap perppu melalui musyawarah nasional (munas) di Bali.

"Di situ (Cikeas) juga memperjelas komitmen KMP mendukung perppu sebagaimana ditandatangani pimpinan KMP. Sampai hari ini posisi KMP mendukung perppu," jelasnya.

Sebagai sebuah kesepakatan bersama, menurut Riza, fraksi-fraksi yang tergabung dalam KMP di DPR pasti akan menjaga komitmennya. Untuk konsisten mendukung perppu hingga dibahas di DPR pada Januari nanti.

Meski begitu, Riza yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR ini mengatakan bisa saja ada perubahan dalam perppu tersebut setelah diundangkan.

Sebab aturan dalam perppu dinilai masih memiliki beberapa kelemahan. Perubahan tersebut kemungkinan akan diajukan sesuai hasil kajian yang dilakukan Komisi II DPR bersama beberapa tim ahli.

"Perppu ini masih ada kelemahan, belum ideal. Memang perlu ada perbaikan, nanti akan kami sampaikan hasil kajian komisi II dan para pakar kepada pimpinan DPR," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika