REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi B DPRD DKI menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta  memperluas daerah larangan sepeda motor melintas di jalan protokol.

Pada Kamis (8/1) kemarin, sejumlah pengendara sepeda motor dan tukang ojeg yang tergabung dalam Front Transportasi Jakarta (Frontjak) diterima anggota DPRD di ruang rapat Komisi B.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Darussalam mengatakan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) saat ini belum ada yang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol. Komisi B juga telah memanggil Dinas Perhubungan terkait pelarangan ini, “Akhir Desember 2014 kemarin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah kami panggil dan jawaban yang kami terima belum memuaskan,” jelasnya saat menemui sejumlah perwakilan massa aksi dari Frontjak.

Penolakan juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Zairofi seusai memimpin rapat kerja dengan PT Transjakarta, Jum’at (9/1) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Politisi PKS asal daerah pemilihan Jakarta Pusat ini menyampaikan, pelarangan melintas ini perlu dievaluasi lagi, sejauh mana implikasinya kepada masyarakat secara ekonomi dan produktifitas. Hal ini belum terevaluasi dengan baik, karena baru saja Pemprov disibukkan dengan pergantian pejabat-pejabatnya, “Jadi kebijakan pelarangan ini dan rencana memperluasnya, kami nilai terlalu terburu-buru, belum diperlukan, karena masih banyak yang harus dievaluasi,” tegasnya.

DPRD masih menurut Zairofi, juga memahami keluhan masyarakat dan tuntutannya, karena Pemprov sendiri belum memberikan solusi yang paripurna terhadap problematika transportasi di Jakarta, “Istilahnya menyelesaikan masalah dengan menambah masalah yang lain, dan saat ini kami tidak setuju dengan pembatasan larangan tersebut,” imbuh Zairofi .

Ikuti Whatsapp Channel Republika