REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Pengamat hukum dan politik Nicolaus Pira Bunga mengatakan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan bagian dari skenario untuk melemahkan posisi KPK yang tengah membidik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.
"Memang, sejak KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut dan transaksi tidak wajar, berbagai upaya terus dilakukan pihak tertentu untuk memojokan dan melemahkan posisi KPK," kata mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu di Kupang, Jumat (23/1).
Upaya-upaya pelemahan itu mulai dari tindakan pemasangan foto Ketua KPK Abraham Samad dengan seorang perempuan yang lagi berciuman, isu Ketua KPK terlibat dalam politik Pilpres sampai aksi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat pagi di Depok.
Mabes Polri menangkap Bambang Widjojanto atas sangkaan memberikan keterangan palsu di sidang MK, beberapa waktu lalu. Polri mengaku sudah mendapat tiga alat bukti untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka.
Pira Bunga melihat ada kemungkinan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK itu sebagai upaya saling kriminalisasi antardua lembaga penegak hukum ini dalam kasus Komjen Budi Gunawan, meskipun setiap kasus nampak berdiri sendiri yaitu kasus Pemilukada di MK yang ditangani Polri dan kasus BG yang ditangani KPK.
"Jika benar nantinya bahwa saling kriminalisasi antardua lembaga ini, maka diperlukan pihak ketiga dalam hal ini Presiden Jokowi harus tampil untuk menetralisir bahkan mengatasi perseteruan ini seperti pada kasus "Cicak versus buaya" pada masa pemerintahan Presiden SBY," katanya.
Hal ini penting untuk mencegah stigmatisasi publik terhadap kewibawaan Presiden Joko Widodo bahwa semakin tidak kredibel karena pihak lain yang lebih berkuasa dibandingkan presiden atau istilah lain sang presiden sangat lemah.
Sebab bagaimanapun tertangkapnya BW sungguh aneh di tengah hiruk pikuk politik dalam kepemimpinan awal presiden Jokowi. "Belum lama berselang publik dihebohkan dengan pro dan kontra pelantikan BG sekarang muncul hal baru penculikan ketua KPK (BW). Padahal jika BW tersangkut masalah hukum di masa lalu seharusnya ditangani dengan baik tidak arogan seperti saat ini," katanya.
Karena bagaimanapun BW sebagai simbol penegak hukum dan pimpinan KPK yang selama ini dikenal sebagai harapan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Apabila BW yang ditangkap dengan cara dan waktu yang tidak etis, terang sekali bahwa tengah ada upaya pelemahan dan bahkan Kriminalisasi.
Pira BUnga sependapat dengan Salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja berharap tidak terjadi friksi antara KPK dan Polri terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
"Saya berharap KPK dan Polri tidak terjadi friksi yang tidak perlu," kata dia seusai bertemu dengan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Badrodin Haiti di kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuannya dengan Badrodin Haiti, Adnan menjelaskan, dirinya meminta kepada Wakapolri agar tetap menjaga hubungan yang kondusif antara Polri dan KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika