REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO-- Akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Funco Tanipu menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya berani ambil keputusan terkait konflik antara KPK dan Polri, sehingga masyarakat tidak dibuat bimbang dalam polemik itu.

"Melihat konflik antar institusi ini, seharusnya Jokowi mengambil sikap tegas dan berani untuk meredakan persoalan itu, sekaligus berani keluar dari pusaran kepentingan elit yang "bermain" di belakang konflik ini," kata Funco, Ahad (25/1).

Funco selaku peneliti sosiologi politik dari Fakultas Ilmu Sosial UNG itu, menilai Jokowi sebagai orang yang menjadi "New Hope" ala majalah Time, mestinya memberikan keputusan yang kuat dan berani, bukan malah sikap yang terkesan lemah dan mengambang.

Sikap Jokowi sebagai presiden terlihat seperti dalam keadaan "tersandera" oleh berbagai kekuatan politik besar yang ada di belakangnya. Jika ini dibiarkan berlarut, maka bisa saja memupus harapan rakyat di tengah ekspektasi yang cukup besar pada kepemimpinan saat ini.

Terpilihanya Jokowi adalah akumulasi harapan akan membaiknya tata kelola pemerintahan agar lebih demokratis, partisipatif, akuntabel, inovatif, efektif, efisien, berkeadilan. "Tapi sudah hampir 100 hari, aksi itu malah tidak terlihat. Jokowi lebih memperlihatkan sosok pemimpin yang lemah. Sebagai contoh di tengah konflik KPK dan Polri," ujarnya.

Hanya saja, kalangan akademisi berharap masyarakat tetap memberikan harapan positif bagi kepemimpinan Jokowi-JK, agar bisa menuntaskan semua persoalan yang ada. Akademisi mewanti-wanti presiden dengan kasus KPK vs Polri yang terus berlarut, maka kepercayaan publik padanya akan segera turun dalam waktu cepat.

Kelas menengah yang selama ini menjadi pendukung di luar pemerintahan tentu akan kecewa dan bisa berubah haluan. Ini mesti dibaca secara cepat oleh Jokowi, jika tidak ia akan ditinggalkan masa pendukungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika