REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Independen Hikmahanto Juwana menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap para petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dugaan ini muncul lantaran satu per satu pimpinan KPK telah dilaporkan ke kepolisian.
"Kita tak temukan indikasi apapun, tapi ada dugaan. Kita menduga, pimpinan KPK selain Pak BW itu kan dilaporkan. Nah, kita khawatir kalau laporan ini tak dilihat hati-hati dari perspektif hukum, maka ini bisa dianggap kriminalisasi," kata Hikmahanto di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (28/1).
Lanjutnya, setiap laporan yang disampaikan berkemungkinan akan ditindaklanjuti dan kemudian diproses menjadi tersangka meskipun belum memiliki cukup bukti. Dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini pun dapat semakin menguat jika motivasi pelaporan bukan untuk menegakkan hukum.
"Kalau soal salah benar itu kan memang dibuktikan di pengadilan, tapi kalau motivasi bukan semata-mata hukum, dan kalau mereka jadi tersangka kan harus diberhentikan. Dikeluarkan Keppres, lalu berhenti, dilakukan seperti itu kan kosong. Itu akan buat Pak Jokowi kerepotan," jelas Hikmahanto.
Sementara itu, dalam kasus penetapan tersangka terhadap wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Hikmahanto mengaku tak mengetahui apakah ada upaya kriminalisasi atau tidak. Ia pun mempersilakan agar kepolisian melanjutkan proses hukum. "Kalau di kasus BW sudah ada 3 alat bukti, silakan diteruskan," tambahnya.
Selain itu, menurut informasi yang didapatnya, penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan bukan disebabkan karena memiliki rekening gendut. Ia mengatakan, Budi menjadi tersangka karena kasus gratifikasi.
"Informasi yang saya dengar, BG bukan rekening gendut. Masalah gratifikasi," ucapnya. Ia menilai, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan baru dilakukan oleh KPK lantaran sebelumya diduga belum memiliki cukup bukti.
"Pada waktu itu belum ada bukti, mungkin ada yang sampaikan bukti, diverifikasi dan lain sebagainya," kata Hikmahanto. Ia juga berharap agar kasus yang menjerat BG tersebut bukan merupakan upaya kriminalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika