REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Suryadharma Ali mengatakan dualisme yang terjadi di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa mengganggu proses Pilkada terkait calon dari internal yang akan diajukan.
"Jika tidak kunjung diselesaikan maka bisa mengganggu proses pencalonan Pilkada ke depan, karena tentu akan ada pengakuan dari masing-masing kubu," kata Suryadharma Ali ketika mendampingi PPP kubu Djan Faridz menemui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta, Kamis (5/2).
Ia mengatakan sebaiknya proses islah segera dilaksanakan, agar tidak akan muncul permasalahan dalam menentukan siapa yang bakal dicalonkan dalam Pilkada. "Islah yang sudah ditengahi oleh Ketua PBNU sebaiknya segera dilaksanakan, karena itu merupakan hal yang bijak," ujarnya.
Beberapa permasalahan internal juga disampaikan kepada DKPP dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah permasalahan mengenai pemberhentian dirinya sebagai ketua umum PPP oleh PPP kubu Romi hasil Muktamar Surabaya. Ia menjelaskan kepada DKPP bahwa kedudukannya sebagai ketua umum pada saat itu masih sah.
"Saya diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sah, menurut kami hal itu tidaklah benar, maka kami sampaikan hal ini kepada DKPP," ujarnya.
Suryadharma mengatakan, hal itu bertujuan agar DKPP mengetahui informasi langsung dari pihak-pihak terkait, bukan dari orang lain yang nantinya justru bisa memperkeruh suasana. Ia juga meminta kepada DKPP untuk bisa mengambil peran apabila memang terjadi kekeliruan pada saat nantinya dalam pencalonan Pilkada, agar tidak memengaruhi proses berlangsung.
Kemudian Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menanggapi bahwa ia akan membantu sebisa mungkin selama hal tersebut masih berada di wilayah tugas DKPP dan tidak merugikan orang lain. "Kami akan membantu sesuai dengan wewenang kami, agar tidak terjadi salah paham, kami juga akan mendengar penjelasan dari PPP kubu Romy besok," ujar Jimly.
Ia juga menyarankan agar tidak berlarut-larut dan islah adalah jalan keluar terbaik, karena tim islah juga sudah terbentuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika