REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara Angga Dwimas Sasongko mengatakan, apabila wacana penghapusan lembaga sensor film (LSF) benar terjadi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang industri filmnya terus berjalan dan menghasilkan film yang tetap bisa dipertanggungjawabkan meski tanpa ada lembaga sensor seperti LSF.

"LSF itu kan sistem kontrol yang dimiliki pemerintah. Menurut saya sistem kontrol bisa bermacam-macam," kata Angga kepada Republika, Rabu (25/2).

Angga mengatakan, film bukanlah media yang bisa dinikmati secara gratis dan terbuka oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem kontrol dapat dilakukan melalui pihak bioskop. Lembaga lain yang seperti LSF namun bukan dalam konteks penyensoran melainkan pengklasifikasian pun bisa menjadi alat untuk mengontrol.

"Kalau di Amerika itu rating. Kalau ratingnya R penonton usia berapa tahun ke bawah nggak boleh masuk. Nah, itu harus jadi tanggung jawab bioskop juga," ujarnya.

"Jadi dengan lembaga sensor enggak ada, diganti sistem rating atau klasifikasi menurut saya bikin semua stakeholder perfilman punya tanggung jawab bersama. Sehingga kesadarannya juga tumbuh dari semua stakeholder yang ada, nggak cuma berharap sama kesadaran kontrol sensor," kata Angga menambahkan.

Menurut sutradara film Cahaya Dari Timur: Beta Maluku itu, mekanisme kontrol selalu memiliki kecenderungan menjadi alat kekuasaan. Sensor, bisa menjadi alat kekuasaan ketika misalnya, ada isu yang sensitif bagi kepentingan pemerintah, maka pemerintah bisa memanfaatkan sensor untuk memotong.

"Hal ini yg menurut saya berbahaya dari lembaga sensor," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika