REPUBLIKA.CO.ID, QUEENSLAND -- Perdana Menteri Australia Tony Abbott menepis spekulasi mengenai tantangan baru terhadap kepemimpinannya di Partai Liberal sebagai "gosip orang-orang Canberra".
Saat mengunjungi wilayah yang diterpa badai topan Marcia di negara bagian Queensland, Jumat (27/2) pagi, PM Abbott ditanya wartawan mengenai posisinya sebagai perdana menteri.
Sebelumnya hari Kamis (26/2) sumber ABC di kalangan menteri dan anggota parlemen dari Partai Liberal menyebutkan, kini Menteri Komunikasi Malcolm Turnbull telah mendapat dukungan cukup untuk menantang kepemimpinan Abbott.
Di awal Februari 2015, PM Abbott selamat dari sebuah mosi yang meminta agar kelanjutan kepemimpinannya divoting oleh pemilik suara di Partai Liberal.
Mosi itu sendiri kemudian divoting apakah disetujui atau tidak. Hasilnya, 61 suara menolak mosi dan 39 menerimanya. Dengan demikian proses voting atas kepemimpinan Abbott saat itu tidak jadi dilaksanakan.
PM Abbott mengatakan, setiap anggota kabinet pemerintahannya kini fokus menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat Australia.
"Saya tidak akan terganggu dan menteri-menteri saya tidak akan terganggu (oleh gosip ini)," jelasnya.
"Mungkin orang lain bisa terobsesi mengenai gosip semacam ini, namun tidak buat saya," tambah PM Abbott.
Ia mengatakan, "Saya terpilih sebagai perdana menteri, pemerintah ini terpilih untuk menjalankan tugasnya."
"Rakyat berharap pemerintah dan perdana menteri yang mereka pilih untuk menjalankan tugasnya dan menuruti apa yang dijalankan pemerintah hingga pemilu berikutnya," katanya.
Sementara itu Menteri Malcolm Turnbull saat ditanya wartawan di Sydney apakah ia telah bicara mengenai hal ini, ia mengatakan "Saya bicara dengan rekan-rekan setiap saat."
Dari Auckland, Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga menepis spekulasi ini.
"Saya tidak pernah mendengar rumor, saya tidak pernah bicara dengan siapa pun mengenai hal ini," katanya.
Menteri Lingkungan Hidup Greg Hunt kepada ABC menyebut spekulasi ini tidak beralasan sama sekali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika