REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri terkait APBD Ibu Kota yang menjadi polemik itu mengaku siap.
"Kami siap dengan pemanggilan itu. Hari ini pukul 14.00 memang kami khususnya tim angket akan dimediasi oleh Kemendagri terkait APBD DKI," kata Wakil Ketua tim Angket Inggard Joshua di Jakarta, Rabu (4/3).
Dia mengatakan mediasi oleh Kemendagri tersebut rencananya akan dilaksanakan dalam dua hari yaitu hari ini dan Kamis esok (5/3) untuk membahas APBD. Pada tanggal 4 Maret 2015 ini Kemendagri memanggil Pemprov DKI dan DPRD secara terpisah, dan esok harinya Kamis (5/3) Kementerian akan mempertemukan keduanya.
Inggard optimistis dengan semua prosesnya APBD DKI akan menemui titik cerah, namun dia juga mempersilahkan proses hukum oleh KPK, Kepolisian untuk terus berjalan. Demikian juga halnya dengan angket oleh DPRD.
"Kita harus selalu optimis mengarah ke situ, agar polemik jangan sampai menyandera APBD, saya pribadi mengarah ke sana, kalau proses hukum silahkan jalan, aturan yang salah kita perbaiki dan politik bagaimana kita komunikasi dengan baik kan begitu. Karena legislatif dan eksekutif keduanya adalah produk politik," tuturnya.
Terkait dengan sikap fraksinya yang mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket, Politisi Partai Nasdem itu mengatakan hal tersebut adalah hak masing-masing anggota, namun dirinya menyatakan akan terus berada dalam kepanitiaan hak angket.
"Saya sebagai orang Nasdem akan tetep jalan terus, kan kemarin Nasdem narik diri karena alasannya sudah dilaporkan KPK sudah selesai secara hukum. Tapi saya bilang aspeknya bukan hanya hukum saja, ada juga aspek administrasi tata kelola pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah."
Sebelumnya Inggard mengatakan akan melakukan investigasi pada TPAD yang diketuai Sekretaris Daerah Saefullah. Ketika ditanya kapan akan dimulai hal tersebut karena beberapa fraksi sudah mulai mengundurkan diri dari angket, dia menegaskan dalam pekan ini akan dilaksanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika