REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menilai, saat ini pimpinan di lembaga penegak hukum tersebut sudah semakin menyatu.
"Pimpinan saat ini lebih melting, lebih padu. Itu yang tidak disadari (masyarakat). Keputusan diambil bersama oleh lima orang pimpinan, kalau ada pimpinan yang tidak sependapat, kemungkinan pertama kita pending keputusannya," katanya di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/3).
Ruki mengatakan saat ini ia bersama empat pimpinan KPK lainnya sudah membuat langkah kecil yang strategis, yakni tidak ada pimpinan menangani bidang tertentu. "Tetapi lima orang pimpinan menangani satu, 'one for all, all for one' seperti 'Three Musketeers'," ujarnya.
Artinya bila ada deputi atau direktur bidang pencegahan dan penindakan yang ingin melaporkan perkembangan di bidang masing-masing maka satuan tugas (satgas) terkait menghadap ke lima orang pimpinan sekaligus.
"Kalau tidak bisa (bertemu) pimpinan berlima ya berempat, atau bertiga untuk menganalisa, memberi petunjuk ke para pelaksana teknis. Jadi tidak ada lagi bidang pimpinan masing-masing. Itu langkah kecil yang strategis," jelasnya.
Dengan cara tersebut, menurut Ruki, baik deputi maupun direktur di KPK pun bekerja dengan maksimal. Dampak lainnya adalah berfungsinya para deputi dan direktur di institusi ini.
"Kalau ada deputi atau direktur tidak tahu masalah itu, untuk apa jadi deputi dan direktur? Yang jelas pelaksana teknis yang akan berhadapan ke kita," tegasnya.
Artinya Ruki menilai bahwa kebijakan tersebut pun membuat organisasi KPK kembali bekerja pasca terganggu dengan penonaktifan dua orang pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto karena menjadi tersangka di Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Selain itu sejumlah penyidik dan pejabat KPK dipanggil oleh Bareskrim untuk diperiksa sehingga menimbulkan ketakutan di internal KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika