REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Revisi aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi terkait larangan PNS untuk menggelar rapat di hotel, disambut baik Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kota Batu.

Sebenarnya PHRI Batu sudah melakukan audensi dengan pemerintah pusat. "Kami sudah ketemu Pak Wapres kemarin di Jakarta, ketemu Pak Yudhi, Kementerian Pariwisata, titik terang untuk industri perhotelan ketika pertemuan Musyawarah Nasional PHRI di Jakarta," kata Uddy Ketua PHRI Kota Batu saat dihubungi Republika, Selasa (24/3).

Ia mengatakan PHRI menyambut baik adanya kelonggaran untuk kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang dan memerlukan penginapan. Ia mengatakan kebijakan Menpan-RB sangat dipahami oleh PHRI. Keinginan pemerintah untuk menghemat anggaran pun didukung oleh PHRI. Namun menurutnya kebijakan tersebut tidak hanya merugikan hotel.

Menurutnya kebijakan larangan PNS rapat di hotel juga merugikan UKM, perajin, dan pengusaha kecil yang berada di sekitar hotel. Karena itu, keluarnya kebijakan teknis yang lebih jelas tentang kebijakan ini merupakan kabar baik untuk banyak pihak.

"Kabar ini merupakan angin segar bagi insan perhotelan, meskipun ada syarat-syaratnya yang penting tetap bisa ada even di hotel. Untuk lebih transparan tidak boleh ada markup karena justru akan lebih memudahkan adminstrasi keuangan," ungkap Uddy.

Uddy menegaskan para pelaku bisnis perhotelan juga tidak manja dan tergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Sebab perhotelan memang harus lebih kreatif tidak tergantung hanya pada rapat atau even yang pemerintah berikan.

"Kami memang harus kreatif dan tidak tergantung pada pemerintah, karena bisa didapatkan dari korporat swasta dengan even-even besar," kata Uddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika