REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan Panitia Khusus Hak Angket karena tidak menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk dimintai keterangan.

"Ini bisa menimbulkan banyak persepsi negatif di masyarakat, apakah DPRD benar serius atau hanya sekadar bermain dengan motif lain," kata Direktur Kopel Syamsuddin Alimsyah saat dihubungi, Rabu (25/3).

Syamsuddin menjelaskan penggunaan hak angket berbeda dengan hak interplasi, derajatnya juga tidak sama.

"Bila hak interplasi masih bisa diwakilkan kepada pejabat lain untuk hadir di DPRD, namun hak angket harus dihadiri langsung kepada bersangkutan yang diduga memiliki peran atas penyimpangan yang diduga selama ini" ujarnya.