REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai penutupan situs media Islam tidak akan efektif dalam mengurangi dan menekan penyebaran paham radikalisme di masyarakat.
Ia mengatakan, situs-situs tersebut belum bisa dipastikan keterkaitannya dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu. Oleh karena itu, akan lebih arif jika pemerintah memanggil para pemilik situs untuk dimintai keterangannya jika diduga ikut menyebarkan paham radikalisme.
"Kan belum ada bukti bahwa seseorang yang membaca situs-situs itu lalu berubah menjadi radikal. Membaca informasi dari website, itu bisa disamakan dengan menonton film," katanya kepada Republika, Selasa (31/3).
"Apakah para penonton film akan berubah menjadi tentara yang siap perang setelah menonton film perang? Rasanya tidak ya. Saya belum pernah mendengar itu," ujarnya kepada Republika, Selasa (31/3).
Saleh melanjutkan, jika pemilik situs tersebut mau maka mereka masih bisa membuka kembali situs tersebut dengan memakai address dan nama berbeda. Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada.
"Tindakan seperti melelahkan dan menghabiskan tenaga," ucapnya.
Anggota fraksi PAN ini menambahkan, masih banyak situs lain yang lebih penting untuk ditutup. Seperti situs-situs yang menyebar kebencian di antara pemeluk agama. Selain itu, juga terdapat akun media sosial yang memang sengaja menyebar kebencian.
Jika pemerintah ingin memblokir, situs dan media sosial seperti ini lebih penting karena dapat menimbulkan sikap saling curiga dan merusak kerukunan antar umat beragama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika