REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay mengatakan, proses penutupan sejumlah situs Islam tidak sesuai mekanisme.  Situs-situs itu terlebih dahulu ditutup baru kemudian dibentuk panel independen.

"Ide pembentukan panel independen itu sendiri tidak murni datang dari pemerintah. Namun, panel untuk membahas masalah penutupan situs ini dibuat berdasarkan desakan masyarakat," kata Saleh, Kamis (9/4).

Anggota Fraksi PAN itu mengatakan, seharusnya rekomendasi panel dulu yang dijadikan rujukan sebelum penutupan. Jadi tahapannya tidak ditutup dulu, baru diteliti. "Akibatnya seperti ini. Terjadi saling lempar tanggung jawab."

Sebaiknya, panel yang dibentuk segera mengumumkan hasil rekomendasinya secara luas. Termasuk, hasil penelitian mereka tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat persoalan secara lebih jernih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika